Ga Naik Kok, Cuma Disesuaikan!

Sudah merasakan kenaikan tarif tol yang mulai berlaku Senin, 28 September 2009 kemarin? Saya belum, karena memang tidak punya mobil. Tapi sebagai pengguna kendaraan umum, bisa jadi saya ikut kena dampaknya. Kalau naik taksi, lewat tol, jelas, saya harus bayar sesuai tarif tol baru. Nah, kalau naik bis, bagaimana? Ya, bisa kena juga. Kalau bis tersebut masuk tol, biasanya si kenek minta ongkos lebih. Alasannya, "Masuk tol, Mas..!" Asem!

tarif naik wajib, perbaikan mutu pelayanan ga wajib

Kenaikan rutin seperti ini memang harus diterima. Tidak bisa protes (baca: bisa protes tapi percuma, buang-buang waktu & tenaga!). Alasannya, karena hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang.
Menurut Undang-Undang Jalan Nomor 38 Tahun 2004, ”... penyesuaian tarif tol tiap dua tahun ... didasarkan tarif lama, yang disesuaikan dengan kenaikan tingkat inflasi....”
Tanpa kenaikan tarif, dana pemeliharaan berkurang sebab pemasukan dari pengguna tetap
Demi keadilan, tentu kenaikan tarif mesti diimbangi pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM). Ada pagar tol, permukaan jalan, jumlah maksimal lubang, serta peningkatan kecepatan transaksi rata-rata. (baca lengkapnya di sini)

Nah, mengenai SPM ini pun pastinya masih mengecewakan. Atau mungkin karena standar minimumnya itu. Ibaratnya, Jasa Marga punya nilai raport rata-rata 6. Pemerintah selaku 'orang tua' bilang, "Tidak apa-apa deh nilai rata-ratanya 6, asal tidak merah!" Dibilang seperti itu, berpuas dirilah si Jasa Marga yang manja ini. Bah! Kalau demikian, kita usulkan saja SPM tadi diganti menjadi Standar Pelayanan Plus-Plus. Biar ada peningkatan, gitu loh!

Ok, katakanlah kenaikan tarif itu diperlukan antara lain untuk biaya pemeliharaan. Kalau jalan tol rusak karena dana pemeliharaan minim, harga saham pun anjlok karena industri tol kehilangan kepercayaan investor dalam dan luar negeri, bla bla bla bla... Tapi yaa, tolong, jangan jadikan rakyat pengguna jalan tol seperti sapi perahan yang harus ikut bertanggung jawab jika industri tol ini ambruk, tanpa diperhatikan suara dan kenyamanannya. Kayak bis umum aja. Penumpang sudah seperti sarden, masih disuruh rapat sana miring sini. Tidak peduli penumpang nyaman atau tidak, yang penting bayar penuh! Kejar setoran! Memangnya pemerintah lebih keberatan kehilangan kepercayaan investor daripada kehilangan kepercayaan rakyat?

Satu lagi, kalau Undang-Undang kenaikan tarif itu ada, kok, Undang-Undang yang berisi sanksi bagi operator jalan tol yang buruk atau nakal, tidak ada? Alasannya pasti satu, ngga mau rugiii...
Andreas & Petrus

Ahh, Miyabi...

Hayoo...pembaca (cowok), yang belum pernah melihat 'aksi' Miyabi atau Maria Ozawa, angkat tangan! Hehe... Anda bakal punya kesempatan melihat si cantik ini jauh lebih dekat dan live! Tapi, ini baru kemungkinan. Kalau jadi. Sebabnya, meskipun kedatangannya ke Indonesia atas undangan salah satu rumah produksi yang berencana membuat sebuah film dengan sentral cerita dirinya sendiri, namun banyak pihak termasuk MUI, yang menolak kehadiran Miyabi di Indonesia dengan alasan bisa merusak citra Indonesia di mata dunia. Loh??

Saya tidak habis pikir, apa hubungan kedatangan bintang film porno (yang mau membintangi film non porno) dengan citra negara? Meskipun saat ini negara kita, Indonesia, mempunyai citra yang buruk di mata dunia (negara koruplah, negara terorislah, pengekspor TKWlah, bla bla bla bla...), tapi saya tetap tidak percaya bahwa citra negara ini menjadi lebih buruk dengan kedatangan seorang Miyabi! Serentan itukah?




Kalau kenyataannya, Miyabi datang untuk membangkitkan gairah (dan syahwat) industri film porno di Indonesia, saya pasti ikut menentang, walaupun saya penikmat 'aksi'nya di film. Alasannya jelas, moral bangsa khususnya anak-anak. Kalau saya, memilih 'rusak' sendiri. Ga mau ajak-ajak yang lain. He he he...

Kita bisa berdebat panjang lebar soal moral yang benar, tapi maksud saya, ayolah... apakah kita tidak bisa melihat manusia sebagai manusia? Bintang porno juga manusia, kan? Apa bisa, kita tidak sekedar melihat latar belakang, agama, budaya, golongan, profesi, dan lain-lain. Bisakah kita tidak berprasangka buruk. Citra Indonesia yang dikenal di mata dunia adalah keramahtamahannya. Mudah-mudahan sampai sekarang masih. Keramahtamahanlah yang membuat kita bermartabat. Bukan prasangka buruk. Apalagi sampai bertindak berlebihan alias over acting. Kalau pada dasarnya kita kuat, tahan godaan, mewarisi nilai luhur bangsa ini ( maksudnya bukan sok suci tapi, ramah, bersahabat, tolong menolong, saling hormat, de el el...), punya prinsip moral yang teguh (maksudnya, antara perkataan dan tindakan, sejalan loh...), saya percaya, tanpa berkhotbah pun, orang lain akan tahu dan menghormati kita.

Contoh lain, ada ga sih artis panas Indonesia yang sekarang 'bertobat'? Ada. Banyak juga. Tidak usah disebut, ya? Yang biasa jadi penikmat aksi mereka pasti tahu. Yang belum tahu, ya, tidak usah tahu. Tidak ada pengaruhnya toh, he he he...
Artinya tiap orang, kan, bisa berubah jika diberi waktu dan kesempatan. Pelaku bom saja minta masuk surga. Para koruptor & politisi kotor negara ini juga. Penyebab bencana lumpur lapindo saja masih tenang-tenang. Masa, Miyabi, Dewi Perssik, mba Inul (dan Inul-Inul lainnya) tidak dapat kesempatan menjadi lebih baik? Daripada kita meremehkan diri sendiri, menakut-nakuti diri dengan sesuatu yang tidak jelas akan hal-hal yang akan datang, lebih baik kita memberikan ketulusan di hari ini. Yuuuuu... 

Andreas & Petrus
 

Antara Pemerintah, KPK, dan Koruptor

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) gonjang ganjing. Panas. Digoyang sana sini. Berawal dari skandal salah satu pimpinan KPK, Antasari Azhar, cerita lalu meluas. Kesempatan ini nampaknya tidak disia-siakan oleh mereka yang selama ini mungkin gerah dengan keberadaan KPK. Ada baiknya teman membaca dulu kolom Pak Bersihar Lubis di sini. Saya sependapat mengenai masalah bias hubungan antara oknum dan lembaga. Persoalannya adalah jika masalah ini sengaja dibias-biaskan oleh pihak-pihak yang 'gerah' tadi apalagi jika mereka punya kuasa.



Hal ini nampaknya makin runyam -tapi disambut baik oleh si pihak gerah- ketika SBY berinisiatif mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) pimpinan KPK. Hal tersebut segera mendapat tanggapan keras baik dari KPK sendiri juga dari -antara lain- Indonesia Corruption Watch (ICW), tentunya dengan berbagai alasan dan pertimbangan. (pToe!)